lirik lagu Geisha - Acuh tak acuh

aku tau kamu ada
tetap saja ku sendiri
apakah guna mu, dimana diri mu
sekarang

aku hanya minta satu
sedikit waktu mu
luangkan untuk ku

tunjukkan wujud mu ada didepan ku
sekarang

mohon dengar
aku butuh kamu

harusnya kau ada disaat ku jatuh
harusnya kau hadir disaat ku jemu
semestinya membantu ku, semua masalah ku
tak seharusnya acuh tak acuh

aku hanya minta satu
sedikit waktu mu
luangkan untuk ku

tunjukkan wujud mu ada didepan ku
sekarang

harusnya kau ada disaat ku jatuh
harusnya kau hadir disaat ku jemu
semestinya membantu ku, semua masalah ku
tak seharusnya acuh tak acuh

ooooooooo..
woooooooo
yeahhhhhhhhhhhh
oooooooo
yeahhhhhhhhhhhh

harusnya kau ada disaat ku jatuh
harusnya kau hadir disaat ku jemu
semestinya membantu ku, semua masalah ku
tak seharusnya acuh tak acuh
 
harusnya kau ada disaat ku jatuh
harusnya kau hadir disaat ku jemu
semestinya menghibur ku, buat ku tersenyum
tak seharusnya acuh tak acuh

LIRIK LAGU GEISHA - ADIL BAGIMU TAK ADIL BAGIKU

dulu kamu tujuan hidup ku
kesalahan ku tak pernah menjaga mu
lalu dia datang dan mengambil kamu

ini yang adil bagimu tapi tak adil bagiku
asal kau tau dan harus tau
perhatian ku tak ingatkah kamu

memang dia lebih baik dari aku
memang dia lebih tepat untuk kamu
lalu dia datang dan mengambil kamu

ini yang adil bagimu tapi tak adil bagiku
asal kau tau dan harus tau
perhatian ku tak ingatkah kamu 

ini yang adil baginya tapi tak adil bagiku
asal kau tau dan harus tau
kasih sayang ku, tak ingatkah kamu
woooooooo

rela ku kau pergi 
jauh dari sini
terbang tinggi lagi

ini yang adil bagimu tapi tak adil bagiku
asal kau tau dan harus tau
perhatian ku tak ingatkah kamu 

ini yang adil baginya tapi tak adil bagiku
asal kau tau dan harus tau
kasih sayang ku, tak ingatkah kamu


ini yang adil bagimu
tapi tak adil bagiku

LIRIK GEISHA - KAMU JAHAT

Aku pernah menjadi malaikat mu

Menjaga kamu selalu dari hari buruk mu

Dulu, akulah penyelamat mu

Pelindung dalam jiwa mu, oo. selalu ada untuk mu

Firasatku berkata tuk jauh darimu

Lalu ku temui kamu

Tak ku sangka kamu ada didepan ku

Bermain cinta

Terang saja terlihat dimata ku

Kau peluk dia jelas didepan ku

Apa kamu lupa pengorbanan ku

Kamu terlalu jahat, perlakukan diriku sekejam ini

Lebih baik ku sendiri...

Aku pernah jadi malaikat mu

Menjaga kamu selalu, oo

Dari hari buruk mu ohh ohhh

Terang saja terlihat dimata ku

Penghiatan ada didepan ku

Bagaimana kini ku kan percaya

Kamu terlalu jahat, perlakukan diriku sekejam ini

 Lebih baik ku sendiri.....

ohh ohhh....

Terang saja ku lepaskan cintamu

Kau peluk dia jelas didepan ku

Apa kamu lupa pengorbanan ku

Kamu terlalu jahat, perlakukan diriku sekejam ini.......

Lebih baik ku sendiri...

 ohhh ohhhh

Lebih baik ku sendiri

Lirik lagu JKT48 - Nagai Hikari (Cahaya Yang Panjang)

Hanya dirimu

Hanya dirimu

Hanya dirimu

Yang bisa ku lihat....

Dari sekian banyak bintang yang bersinar di langit malam

Saat ini kan ku tunjuk satu bintang yang paling penting

Berapa kali musim datang silih berganti

Walau rasi bintang berganti, aku tidak akan ragu

Cintamu berarti selalu berada disini 

Setelah hari-hari yang sepi akhirnya ku....

Sadar..

Oh cahaya yang panjang

Doanya yang abadi

Berjuta tahun cahaya yang selalu tetap teringat

Malam tak berawan pun dan malam hujan turun

Orang yang akan selalu melindungi ku dari jauh

Aku matikan lampu dikamar ini

Ku ingin dipeluk oleh..

Cahaya darimu...

Berapa kali saat ku jatuh cinta dan terluka 

Ketika ku tatap langit terlihat bayangan dirimu

Daripada kata lembut atau penghiburan

Langit malam yang tak berubah membuatku merasa damai 

Cinta bukanlah api asmara yang membara 

Kehangatan angin yang bagai cahaya matahari....

Oh cahaya yang panjang

Selama nafas berhembus 

Tanpa perlu ditahan teruslah engkau bersinar

Dimalam ketika tak berbintang sekalipun

Kau pasti merasakan sesuatu dilubuk hati

Jadikan rasa sayang ini cermin..

Dan yang akan menyampaikan cahaya diriku

Oh cahaya yang panjang

Doanya yang abadi

Berjuta tahun cahaya yang selalu tetap teringat

Malam tak berawan pun dan malam hujan turun

Orang yang akan selalu melindungi ku dari jauh

Aku matikan lampu dikamar ini

Ku ingin dipeluk oleh..

Cahaya darimu...

Ahh....

Cuma kamu

Ahh....

Kamu ku lihat...

# Warga dan Negara

Warga dan Negara

                     Pendidikan Kewarganegaraan

Nama       : Aliffya Irlandha N

Npm        : 10212643

Kelas       : 2EA17

Universitas Gunadarma

Semester 4

2014/2015

a.     Pengertian  Negara

Istilah negara yang dipergunakan dalam ilmu kenegaraan saat ini merupakan terjemahan dari :

a.    State dari Bahasa Inggris

b.   Staat dari Bahasa Belanda

c.       Lo stato dari Bahasa Italia

d.      Der staat dari Bahasa Jerman

e.       Etat dari Bahasa Perancis

Menurut Prof.Mr.L.J.van Apeldoorn, negara mengandung beberapa makna, seperti berikut ini :

a.       Istilah negara diartikan sebagai penguasa, yaitu untuk mengatakan orang-orang  yang melakukan kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal dalam suatu daerah.

b.      Istilah negara diartikan sebagai persekutuan rakyat, yaitu untuk mengatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi menurut kaidah hukum.

c.       Negara mengandung arti suatu wilayah tertentu. Hal ini untuk menyatakan suatu daerah yang didalamnya didiami suatu bangsa dibawah kekuasaan tertinggi.

d.      Negara berarti kas negara atau fiscus, yaitu untuk menyatakan harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum, seperti dalam istilah pendapat negara.

Menurut Kranenburg kata Lo stato (bahasa Italia) pada awalnya diartikan sebagai “jabatan tetap”, kemudian berkembang memiliki arti “pejabat-pejabat dari jabatan itu sendiri”, kemudian  diartikan sebagai  “penguasa beserta pengikut-pengikutnya” dan lebih luas lagi dalam arti kesatuan wilayah yang dikuasai. Istilah Lo stato pertama kali diperkenalkan oleh Machiiavelli.

Negara sebagai organisasi  puncak mempunyai fungsi yang berbeda dengan organisasi yang lain yang ada di negara tersebut. Organisasi negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh organisasi lainnya beserta segenap warga negara. Organisasi negara dilengkapi dengan alat-alat pemaksa seperti polisi, tentara, dan alat negara lainnya. Ada bermacam-macam pengertian negara, setiap pakar mengartikan menurut sudut pandangnya masing-masing. Dari bermacam-macam pengertian tersebut, kita dapat mengelompokkan menjadi 4, yaitu pengertian negara ditinjau dari organisasi kekuasaan, organisasi politik, organisasi kesusilaan, dan integrasi antara pemerintah dan rakyatnya.

a.       Negara ditinjau dari organisasi kekuasaan.

1)      Menurut Logemann, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.

2)      George Jellinek berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah menetap di wilayah tersebut.

b.      Negara ditinjau dari organisasi politik.

1)      Menurut Roger H. Sultou

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat.

2)      Menurut Robert M. Mac. Iver

Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa.

3)      Menurut Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasaan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

c.       Negara sebagai organisasi kesusilaan.

1)            Menurut Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan individu dengan kemerdekaan universal.

2)            Menurut J.J. Rousseau

Kewajiban negara adalah untuk memelihara kemerdekaan individu dan menjaga ketertiban kehidupan manusia.

d.      Negara sebagai integrasi antara pemerintah dan rakyat.

Negara dalam arti ini berarti ada hubungan yang erat antara pemerintah dan rakyat. Teori ini biasa disebut i dengan Teori Integralistik. Menurut Teori Integralistik, negara adalah susunan masyarakat yang erat antara semua bagian atau organ dari seluruh anggota masyarakat sehingga bersifat organis.

b.      Sifat Negara

1.      Memaksa

Agar ketertiban dan keamanan dalam masyarakat tercapai sehingga tidak timbul anarki, negara memiliki sifat memaksa artinya mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, jaksa, tentara, dan lain-lain.

2.      Sifat Monopoli

Negara mempunyai hak monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, maka negara dapat menyatakan kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan karena bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3.      Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan ini memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada diluar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal.

c.       Unsur-unsur negara

Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer dan Lautherpahct, syarat berdirinnya negara antara lain :

1.      Rakyat yang bersatu

2.      Daerah atau wilayah

3.      Pemerintah yang berdaulat

4.      Pengakuan dari negara lain

Rakyat, daerah atau wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas.

1.      Rakyat

Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Rakyat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a.       Penduduk dan bukan penduduk

1)      Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negera (menetap). Biasanya, penduduk adalah mereka yang lahir secara turun temurun dan besar di dalam negara tertentu. Misalnya mereka yang mempunyai KTP.

2)      Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh : turis asing atau tamu negara.

b.      Warga negara dan bukan warga negara

1)      Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Misalnya mereka yang mempunyai akta lahir.

2)      Bukan warga negara (orang asing) adalah mereka yang tidak bersangkutan, namun tunduk pada pemerintahan dimana ia berada. Misalnya Paspor (Diplomat, Duta Besar, Kuasa Usaha, atase-atase).

2.      Wilayah atau Daerah

Wilayah negara adalah batas wilayah dimana kekuasaan negara berlaku. Wilayah suatu negara meliputi :

a.       Wilayah daratan, yaitu wilayah darat dengan batas-batas tertentu. Biasanya batas-batas itu ditentukan dengan perjanjian atau traktat.

b.      Wilayah lautan, meliputi perairan wilayah laut dengan batas-batas yang telah ditentukan menurut hukum internasional.

c.       Wilayah udara, meliputi wilayah udara yang berada diatas daratan dan lautan negara yang bersangkutan.

3.      Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah yang berdaulat diperlukan sebagai organ dan fungsi yang melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Dalam arti organ ini, pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a.       Pemerintah dalam arti luas

Pemerintah yang berdaulat adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa dan pemerintah di wilayah negara, melalui badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah badan konsultatif, eksaminatif, dan konstitutif.

b.      Pemerintah dalam arti sempit

Pemerintah yang berdaulat adalah suatu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri.

4.      Pengakuan dari Negara Lain

a.      Pengakuan dari negara lain bagi negara baru merupakan faktor yang sangat penting, karena dapat menetapkan perwakilannya di negara lain atau organisasi internasional, adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik yang timbul dari dalam (melalui kudeta) maupaun intervensi dari negara lain, ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain, dapat membuka hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain.

b.      Pengakuan de facto, diberikan kalau suatu negara baru sudah memenuhi unsur konstitutif dan juga telah menunjukan diri sebagai pemerintahan yang stabil. Menurut sifatnya dibedakan menjadi :

1)      Pengakuan de facto bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain terhadap sesuatu negara hanya bisa menimbulkan hubungan dilapangan perdagangan dan ekonomi (konsul). Sedangkan untuk tingkat duta belum tentu dapat dilaksanakan.

2)      Pengakuan de facto bersifat sementara, artinya pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat lebih jauh , apakah negara itu akan mati atau akan jalan terus. Apabila negara baru tersebut hancur, maka negara lain akan menarik kembali pengakuannya.

c.       Pengakuan de jure,  menurut sifatnya dibedakan menjadi :

1)      Pengakuan de jure bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain berlaku untuk selama-lamanya setelah melihat kenyataan tersebut dalam beberapa waktu lamanya menunjukkan pemerintahan yang stabil.

2)      Pengakuan de jure bersifat penuh, artinya terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui, yang meliputi hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik.

d.      Pengakuan dari pemerintah

Pengakuan dari seseorang atau sekelompok orang sebagai pemerintah suatu negara pada dasarnya sama seperti pengakuan suatu komunitas sebagai negara. Bentuk pengakuan ini dapat diwujudkan dalam bentuk Tindakan hukum, Tindakan politik, dan Tindakan suatu hukum negara tidak dapat dipisahkan dari tindakan hukum tentang pengakuan suatu pemerintah.

e.      Alasan suatu negara mengakui negara lain

Pertimbangan utamanya adalah kepentingan negara yang bersangkutan. Pertimbangan itu antara lain :

1)      Apakah dengan pengakuan tersebut akan menguntungkan secara ekonomi negara yang mengakui atau tidak.

2)      Apakah dengan pengakuan tersebut akan meningkatkan nilai politik internasional atau justru menjatuhkan nilai politik internasionalnya.

3)      Pertimbangan keamanan

4)      Pertimbangan teknis dan prosedural.

Warga Negara

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.atau bisa juga orang-orang yg menjadi bagian dari suatu penduduk yg menjadi unsur negara.

Menurut Kansil , orang orang yang berada dalam wilayah suatu Negara dibedakan menjadi :

a.       Penduduk   adalah Orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan Negara tersebut dan diperkenankan berdomisili dalam wilayah Negara itu.

1)      Warga Negara : Penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah Negara tersebut dan mengakui pemerintahannya sendiri.

2)      Orang Asing : Penduduk yang bukan warga Negara

b.      Bukan penduduk  adalah Orang yang berada dalam wilayah suatu Negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah Negara tersebut.

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuanpolitik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris:citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Asas Kewarganegaraan

Kriteria untuk menjadi warga Negara yaitu :

Ada 2 asas untuk menentukan kewarganegaraan:

a.  Ius sanguinis atau jus sanguinis (bahasa Latin untuk "hak untuk darah") adalah hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan ayah atau ibu biologisnya. Kebanyakan bangsa yang memiliki sejarah panjang menerapkan asas ini, seperti negara-negara di Eropa dan Asia Timur.

b. Ius soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah") adalah hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara. Dia berlawanan dengan jus sanguinis (hak untuk darah). Konflik yang terjadi antara Ius Sanguinis dan Ius Soli akan menyebabkan terjadinya Kewarganegaraan rangkap (Bipatride) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (A-patride). Apabila terjadi konflik seperti itu, maka digunakan 2 stelsel kewarganegaraan, yaitu :

a.       Hak Opsi, yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan (Stelsel aktif). Untuk menjadi warga negara, seseorang harus menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga negara.

b.      Hak repudiasi, hak untuk menolak kewarganegaraan (Stelsel pasif). Semua penduduk diakui sebagai warga negara kecuali ia menyatakan menolak menjadi warga negara / hak repudiasi.

c.       Dwi kewarganegaraan / non kewarganegaraan.

Dwi kewarganegaraan atau Bipatride Yaitu kewarganegaraan rankap / ganda. Non kewarganegaraan atau Apatride Yaitu seseorang tanpa memiliki kewarganegaraan

Syarat-syarat menjadi warga negara RI :

1.      Naturalisasi biasa Persyaratan menjadi kewarganegaraan RI menurut UU kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

a.       Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin

b.      Pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negara sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut.

c.       Sehat jasmani dan rohani

d.      Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1945

e.       Tidak pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana yang diancam sanksi penjara 1 tahun atau lebih.

f.        Tidak menjadi berkewarganegaraan ganda

g.       Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.

h.       Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara sebesar ketentuan peraturan pemerintah.

2.      Naturalisasi Istimewa (luar biasa) : Naturalisasi istimewa di negara RI dapat diberikan kepada warga negara asing yang status kewarganegaraannya dalam kondisi sebagai berikut:

a.       anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing.

b.      Anak WNI yang belum berusia 5 tahun meskipun telah secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan, tetap sebagai WNI

c.       Perkawinan WNI dengan WNA, baik sah maupun tidak sah dan diakui orang tuanya yang WNI, atau perkawinan yang melahirkan anak di wilayah RI meskipun status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas berakibat anak berkewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun atau sudah kawin.

d.      Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam perundang-undangan.

e.       Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.

f.        Warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat di minta oleh negara RI, kemudian mereka mengucapkan janji setia dan sumpah (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi biasa). Cara ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

 Naturalisasi adalah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara.^[1] Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.^[1] Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda.^[1] Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006.^[1]

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110810070842AA80djm

http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan

http://id.wikipedia.org/wiki/Naturalisasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Ius_sanguinis

http://id.wikipedia.org/wiki/Ius_soli

http://sitinusriyah.wordpress.com/2012/03/08/bab-5-materi-kelas-x-warga-negara/

Tim HTS. Modul Kewarganegaraan untuk kelas X. Surakarta : Hayati Tumbuh Subur

Drs. Agustini, Tri dan Drs. Sarno. Cakra Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas IX. Klaten : Sinar Mandiri

http://www.gunadarma.ac.id/

http://studentsite.gunadarma.ac.id/

http://baak.gunadarma.ac.id/

Ekonomi Kerakyatan sebagai perlawanan terhadap perekonomian liberalisme_ Tugas 4

Ekonomi Kerakyatan  Sebagai Pelawanan Terhadap Perekonomian Liberalisme

Ekonomi Koperasi

Nama         : Aliffya Irlandha N

Npm           : 10212643

Kelas          : 2EA17

Universitas Gunadarma

Semester 3

2013/2014

a.             Latar belakang

Perekonomian Indonesia digerakkan oleh para pelaku ekonomi. Salah satunya adalah koperasi. Keberadaan koperasi di Indonesia mempunyai sejarah yang hampir sama dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, tidak heran bila koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia yang artinya sebagai tiang penyangga ekonomi negara. Kalau ekonomi negara diumpamakan sebuah rumah, maka tiang rumahnya adalah koperasi.

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang berasaskan kekeluargaan. Dengan didirikan koperasi maka kebutuhan para anggotanya dapat saling terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia maka kesejahteraan akan tercapai. Manusia terdiri dari dua unsur jasmani dan rohani sehingga kebutuhan kedua unsur tersebut harus terpenuhi secara seimbang. Kaitannya dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup, kita dapat memenuhinya dengan melalui usaha sendiri atau usaha bersama. Usaha bersama terasa lebih ringan daripada usaha sendiri, karena setiap usaha yang dilakukan secara bersama akan terasa lebih ringan dan lebih cepat.

Upaya pendirian koperasi sangat menguntungkan masyarakat, hendaknya kita mengetahui fungsi dan peran koperasi itu sendiri.. Kehadiran koperasi sangat membantu terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam aspek pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembanguna koperasi perlu diteruskan karena pembangunan adalah proses, memerlukan waktu dan ketekunan serta konsistensi dalam pelaksanaan, berkesinambungan untuk mengatasi semua masalah yang muncul. Koperasi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat dan parsial.  

Koperasi dibentuk pada awalnya berdasarkan pada gagasan awalnya yaitu  untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sebagai perlawanan terhadap perekonomian liberalisme (perekonomian pasar bebas). Yang kita ketahui bahwa perekonomian liberalisme memiliki keburukan seperti :

1.      Menimbulkan persaingan tidak sehat.

2.      Terdapat kesenjangan terhdapa si kaya dan si miskin.

3.      Menimbulkan Monopoli.

4.      Terdapat eksploitasi alam.

5.      Pemanfaatan SDA sering tidak memperhatikan kelestarian lingkungan.

Hal ini terjadi karena dalam ekonomi liberalisme berprinsip bahwa memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi.Selain liberalisme dalam pembahasan kali ini akan diterangkan juga tentang Neo-liberalisme lalu dijelaskan juga tentang ekonomi kerakyatan.

b.      Rumusan Masalah

1)     Apakah Perbedaan Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Liberalisme, dan Neo-Liberalisme ?

2)     Bagaimana ekonomi Indonesia bila menggunakan landasan ekonomi koperasi?

c.       Landasan teori

Koperasi berasal dari kata CO dan OPERATION.  Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja, jadi koperasi berarti bekerja sama. Dalam arti luas koperasi berarti kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas koperasi adalah kekeluargaan berdasarkan UUD 1945 pasal 33 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Sistem perekonomian yang paling sesuai di Indonesia  adalah koperasi. Adapun dalam Bab III Pasal 4 disebutkan fungsi dan peran koperasi, yaitu sebagai berikut.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi juga disebut sebagai soko guru perekonomian negara. Artinya, sebagai tiang penyangga ekonomi negara. Kalau ekonomi negara diumpamakan sebuah rumah, tiang rumahnya adalah koperasi. Terbentuknya koperasi berawal dari gagasan Drs. Moh. Hatta, salah seorang proklamator indonesia. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuan itu, pembentukkan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Pada saat pembentukkannya, koperasi dibentuk atas kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.  Drs. Moh. Hatta selanjutnya mendapatkan julukkan Bapak Koperasi. Menurut Drs. Moh Hatta, Koperasi adalah lembaga perekonomian yang sangat di Indonesia karena sifat masyarakat yang kekeluargaan. 

d.       Pembahasan

1.1 Ekonomi Kerakyatan dengan Ekonomi Liberalisme

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang membangun ekonomi tanpa adanya campur tangan dengan pihak asing dan lebih memfokuskan untuk membangun usaha kecil dan menengah. Ekonomi kerakyatan  tidak bisa disamakan dengan paham komunis dan sosilais. Dalam ekonomi kerakyatan, diharapkan yang dapat berkembang adalah masyarakat kecil. Ekonomi kerakyatan tidak bisa disamakan dengan paham apapun.

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri-ciri positif khususnya  dalam ekonomi kerakyatan, sebagai berikut :

1.      Perekonomian disusun  sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan.

2.      Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3.      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

4.      Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lemabaga-lembaga pewakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijakaan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.

5.      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6.      Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7.      Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara..

Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem dimana negara memberi kebebasan pada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya yang berjudul The Wealth Of Nations yang ditebitkan pada tahun 1776. ajaran pokok dari teori tersebut adalah memberikan kebebasan perseorangan disetiap sektor ekonomi. Pasar bebas atau ekonomi liberal di Indonesia  salah satu pelopornya adalah Soeharto yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, tujuan baiknya adalah untuk membangun negara ini secara cepat akan tetapi hal ini justru kebablasan karena cicilan dan pinjaman luar negeri yang mengakibatkan hutang bertambah.

 Pebedaan antara Ekonomi Kerakyatan dengan NEO-Liberalisme

Ekonomi kerakyatan sangat berbeda dari neo-liberalisme. Neo-Liberalisme muncul pada akhir 1960-an yang dilatarbelakangi oleh beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknoratis dan intervensionis yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Neo-Liberalisme adalah paham ekonomi yang mengutamakan sistem kapitalis perdagangan bebas, ekspansi pasar, privatisasi/penjualan BUMN. Neo-Liberalisme disebut juga dengan Globalisasi (globalization).  Neo-Liberalisme sebagaimana dikemas oleh ordoliberalisme, adalah sebuah sistem perekonomian yang dibangun atas 3 prinsip sebagai berikut :

1.      Pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna dipasar.

2.      Kepemilikan pribadi terhadap faktor produksi diakui

3.      Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban paar yang diakui oleh negara melalui penertiban undang-undang (Giersch, 1961).

Berdasarkan pada ketiga prinsip tersebut maka peranan negara dalam neo-liberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar. Peran negara dalam neo-liberalisme ditekankan untuk empat hal, yaitu :

1.      Pelaksanaan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi.

2.      Liberalisme dalam sektor keuangan.

3.      Liberalisme dalam perdagangan.

4.      Pelaksanaan privatisasi BUMN ( Stiglitz, 2002).

Sedangkan Ekonomi kerakyatan  sebagaimana dikemukakan didalam pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditunjukkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah :

1.      Perekonomian disusun  sebagai usaha bersama berdasarkan atas  azas  kekeluargaan.

2.      Cabang-cabang produksi yang terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3.      Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut dapat disaksikan betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi oleh pasal 27 ayat 2 dan 34, meliputi lima hal sebagai berikut :

1.      Mengembangkan Koperasi

2.      Mengembangkan BUMN

3.      Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala  kekayaan didalamnya dikuasai bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

4.      Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

5.      Memelihara Fakir miskin dan anak terlantar

Ekonomi Kerakyatan Pada dasarnya adalah antitesis dari neo-liberalisme. Oleh sebab itu, sebagai saudara kandung ekonomi neo-liberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme) juga tidak bisa disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagaimana dikemukakan Giersch(1961), ekonomi pasar sosial adalah salah satu varian awal dari neo-liberalisme yang digagas oleh Alferd Muller-Armack. Peran negara dalam ekonomi

Ekonomi kerakyatan :

1.      Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, mengembangkan koperasi ( Pasal 33 ayat 1)

2.      Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2)

3.       Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( Pasal 33 ayat 3)

4.      Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi

5.      Menjaga stabilita moneter

6.      Memastikan setiap warga negara memperoleh hak nya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2)

Kapitalisme- Ekonomi Neo-Liberalisme :

1.      Mengatur dan menjaga bekerjanya mekanisme pasar; mencegah monopoli

2.      Mengembangkan sektor swasta dan melakukan privatisasi BUMN

3.      Memacu laju pertumbuhan ekonomi, termasuk dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masuknya investasi asing

4.      Melaksanakan kebijakan anggaran ketat, termasuk penghapusan subsidi

5.      Menjaga kestabilan moneter

6.      Melindungi pekerja perempuan, pekerja anak, dan bila perlu menetapkan upah minimum.

Sebagaimana sebuah negara yang dijajah selama 3,5 abad, perekonomian Indonesia tidak dapat mengingkari kenyataan terbangunnya struktur perekonomian yang bercorak kolonial. Liberalisme bukan hal baru bagi Indonesia yang telah berlangsung pada era kolonial. Perjuangan Indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan bukanlah hal yang mudah, kendala terbesar justru datang dari pihak kolonial. Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pihak kolonial hampir terus-menerus mensubversi upaya bangsa indonesia untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan.

1.2 Ekonomi Indonesia bila menggunakan landasan ekonomi koperasi

Koperasi sebagai sistem sosial merupakan gerakan yang tumbuh berdasarkan kepentingan bersama. Ini mengandung makna bahwa  koperasi harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama dan perlu dipelihara melalui penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Mengkaji koperasi sebagai badan usaha dan organisasi swadaya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi manusia dalam konstelasi sistem koperasi. Koperasi menempatkan faktor “manusia” sebagai elemen penting dalam sistem keorganisasian. Manusia anggota merupakan sentral pengembangan yang berposisi penting dalam proses peningkatan kesejahteraan.

Efektivitas organisasi koperasi tidak saja semata berkenaan dengan aspek ekonomi melainkan juga akan berkenaan dengan aspek sosialnya. Akan tetapi sebagai konsekuensi logis dari kondisi koperasi yang selalu dalam keadaan bersaing dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumberdaya maka merumuskan keberhasilan merupakan hal yang penting. Keunggulan merupakan syarat utama untuk terlibat dalam persaingan itu. Keunggulan yang harus dimiliki senantiasa memuat dimensi koperasi sebagai unit usaha maupun gerakan swadaya. Ketangguhan dalam dimensi gerakan swadaya sangat ditentukan oleh tingkat keperdu-liaan anggota dalam fungsinya sebagai pemilik untuk turut dalam proses pengembangan Koperasi. Partisipasi anggota merupakan indikator dalam konteks. Sementara dilihat dari fungsi “badan usaha” ketangguhan koperasi diukur oleh kemampuannya dalam mengembangkan dan menguasai pasar. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi dalam meraih lebih besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para pesaing. Rumusan sederhana mengenai penjelasan di atas adalah, “Koperasi berhasil bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi anggota di dalam proses dan hasil usaha”.

e.                                          Penutup

Kesimpulan    :

            Koperasi berarti bekerja bersama atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Keseluruhan tujuan koperasi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Koperasi berhasil bila mampu mengembangkan usaha yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi anggota, dengan mengoptimalkan keterlibatan potensi anggota di dalam proses dan hasil usaha”.  Pada dasarnya bahwa ekonomi kerakyatan adalah antitesis dari neo-liberalisme. Oleh sebab itu, sebagai saudara kandung ekonomi neo-liberalisme, ekonomi negara kesejahteraan (keynesianisme) juga tidak bisa disamakan dengan ekonomi kerakyatan.

Saran              :

 Koperasi sangat penting dan apa yang telah dibangun oleh Drs. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi patut diteruskan dari masa ke masa karena koperasi telah terbukti mampu menggerakkan ekonomi hingga tumbuh secara berkeadilan dan merata. Dan koperasi menjadi semakin penting pada era globalisasi karena dalam koperasi memberikan peluang kepada negara berkembang untuk maju. Jika banyak orang yang dapat mengambil manfaat koperasi maka ekonomi masyarakat akan kuat. Maka koperasi dalam meraih lebih besar potensi yang dimiliki pasar ketimbang para pesaing. Perwujudan ekonomi kerakyatan harus berlanjut, dengan demikian siklus pergantian kepimpinan nasional harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat kebangkitan kembali ekonomi kerakyatan adalah kewajiban setiap patriot ekonomi kerakyatan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih bukanlah pasangan yang jelas mengimani dan mengamalkan neo-liberalisme. Dukungan lebih besar harus diberikan kepada calon pemimpin yang jelas dan tegas mengungkapkan komitmen mereka untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyataan di Indonesia.

https://id-id.facebook.com/notes/hengky-irawan/ekonomi-kerakyatan-vs-neo-liberalisme/340505399319122

http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=68787&title=ekonomi_liberal_atau_ekonomi_kerakyatan

http://news.detik.com/read/2013/07/27/010002/2315692/727/koperasi-menggerakan-ekonomi-rakyat